Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata, Lokot Ahmad Enda mengatakan bahwa sektor pariwisata merupakan bagian dari ekonomi yang sangat cepat untuk mengatasi pengangguran.

Apalagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan, pariwisata sebagai leading sector dan seluruh kementerian wajib mendukungnya. Untuk itu, devisa negara pada tahun 2018 ini dari sektor pariwisata ditargetkan menjadi nomor satu.

"Pariwisata ini sering dibicarakan tetapi tidak ditetapkan sebagai prioritas, saat pemerintahan Pak Jokowi inilah ditetapkan jadi prioritas," jelas Lokot saat menjadi narasumber pada Musrenbang Pemkab Bangka 2019, Selasa (13/3/2018) di Restoran Pelangi Hotel Tanjung Pesona.

Disebutkannya, di Indonesia Bagian Timur seperti Morotai, Maluku dan Papua, pariwisata lah harapan daerah mereka sekarang ini.

"Di Timur ini adalah destinasi wisata yang bagus tapi sayangnya tidak dikelola dengan baik. Punya potensi ribuan pantai tetapi belum menjadi destinasi yang sesuai dengan harapan kita," ungkap Lokot

Disebutnya, jika Bangka Belitung ingin maju maka kembangkanlah sektor pariwisata. Jika nilai pariwisata dikembangkan maka banyak yang hidup seperti agent travel, transportasi baik udara, laut dan darat, kuliner daerah terangkat, cenderamata daerah akan berkembang serta sektor lainnya.

Menurut Lokot, wisatawan yang datang pasti belanja sehingga perputaran uang di daerah berjalan cepat dan lancar.

Ia juga sangat menyukai Kopi Bangka yang dinilainya sangat enak. "Saya bukan peminum kopi tetapi kalau ke Bangka saya selalu minum kopi. Kopi Bangka enak masih original.
Banyak kopi bagus tapi Bangka salah satunya," puji Lokot.

Menurutnya untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang sudah diperjuangkan sejak Tahun 2014 bersama dengan di Morotai dan Mandalika.

"Belitung sudah clear no tambang. Untuk KEK, tanah harus clear and clean. Kita tidak ingin ada masalah dengan tanah. Untuk membangun KEK, Menko Perekonomian mewajibkan harus segera membuat sertifikat lahan" tegas Lokot.

Selain itu ditegaskannya, bahwa tambang dan pariwisata tidak bisa dipadukan. Disebutkan Lokot, provinsi yang mengembangkan tambang, masyarakatnya tidak ada yang makmur.
"Yang kaya hanya pendatang sama investor. Tidak ada daerah tambang masyarakatnya kaya," ungkap Lokot.

Oleh karena itu ia minta agar tambang jangan berada di kawasan pariwisata. 
"Saya tidak tahu bupatinya pilih tambang atau pariwisata. Ini pilihan masyarakat. Kami di Kemenpar kalau pilihan pariwisata kami mendukung jangan setengah-setengah. Untuk meningkatkan nilai tukar Rupiah hanya dengan pariwisata," tegas Lokot.