SUNGAILIAT – Bupati Bangka menerima penghargaan penyelenggara pelayanan publik terbaik dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Penghargaan bergengsi dari pemerintah pusat kali ini diberikan oleh Menpan RB sebagai pemda dengan penyelenggara pelayanan publik terbaik di Indonesia.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menpan RB, Tjahjo Kumolo kepada Bupati Bangka, Mulkan di Hotel Aston, Batam, Kamis (7/11). Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Direktur RSUD Depati Bahrin, Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan UMKM, Kepala Bappeda dan Kabag Organisasi.

Usai menerima penghargaan, Bupati Bangka, menyatakan, evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan secara rutin setiap tahun oleh Menpan RB terhadap unit penyelenggaran pelayanan publik di seluruh Indonesia. Dalam RPJMD 2019-2023, Pemda Bangka berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai jiwa penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka, tertuang dalam misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi informasi”.

Dalam menjalankan misi itu, ia mengharuskan semua OPD penyelenggara pelayanan publik, seperti Dinas Penanaman Modal, PTSP dan UMKM, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, RSUD Depati Bahrin, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan dinas lainnya, untuk lebih mengutamakan kepuasan pengguna layanan. Penyelengaraannya harus sejalan beriringan dengan ekspektasi publik yang terus meningkat.

“Dengan komitmen inilah, pada tahun 2019, kami menerima penghargaan penyelenggara pelayanan publik terbaik Dari Menpan RB. Penghargaan ini diberikan atas prestasi kinerja pelayanan publik yang diberikan kepada RSUD Depati Bahrin dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan kategori “A” atau sangat baik,” kata Mulkan.

Ia jelaskan, prestasi ini diraih berkat kerjasama yang sangat baik antar seluruh pihak terkait pembangunan, terutama dengan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi dan media massa.

“Saya atas nama Pemkab Bangka mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang luar biasa ini. Kedepan, kerjasama antar lima pilar pembangunan ini akan terus kami tingkatkan guna terus mendorong perbaikan pelayanan publik yang kami berikan,” jelasnya.

Sementara itu, Rahmad Gunawan selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyebutkan, OPD-nya melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan kependudukan. Seluruh komponen utama pelayanan diperbaiki kualitas pelayanannya.

Dampaknya sangat positif terjadi dalam bagi perbaikan pelayanan. Jika tahun 2017, masih mendapatkan penilaian dengan kategori “B” atau baik maka tahun 2018 ini sudah berhasil mendapat nilai “A” atau sangat baik dengan indeks yang tertinggi di Bangka Belitung.

“Tahun 2019 ini pelayanan publik kami semakin membaik sehingga berhasil meraih predikat pelayanan prima dengan kategori A,” terang Rahmad.

Direktur RSUD Depati Bahrin, dr. Jasminar mengatakan, RSUD terus membangun tata kelola pelayanan yang baik, dengan penguatan perbaikan kinerja pelayanan publik. Filosofi pelayanan “biar lambat agar selamat” ditinggalkan dan diganti dengan “harus cepat agar selamat”.

“Kami menerapkan standar pelayanan yang fokus pada pasien, standar manajemen rumah sakit yang mumpuni, keselamatan pasien kami dahulukan dan sasaran pembangunan berkelanjutan kami utamakan. RSUD Depati Bahrin sudah “good patient care”, “good clinical governance” dan good hospital governance” dan memenuhi 15 standar akreditasi yang mengacu standar akreditasi internasional,” urainya.

Sedangkan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan UMKM, Asmawie Ali menyatakan, atas prestasi ini dinasnya akan terus menerus memperbaiki pelayanan publik. Semua aspek pelayanan akan diperbaiki sehingga pelayanann perizinan cepat dan investasi harus diutamakan.

Terpisah, Kepala Bappeda Bangka, Pan Budi Marwoto, menyatakan, saat ini ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas terus meningkat. Pemda Bangka harus merespon ekspektasi masyarakat ini dengan cepat lewat evaluasi dan memperbaiki seluruh indikator pelayanan publik dan menerapkannya dengan ketat di seluruh OPD.

Perbaikan yang dilakukan dengan fokus pada standar pelayanan, maklumat pelayanan, survey kepuasan masyarakat, kompetensi, responsifitas, kredibilitas/integritas. Termasuk kelayakan ruang parkir, taman dan penghijauan, kelayakan fasilitas ruang tunggu pelayanan, kelayakan fasilitas bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, sarana penunjang lainnya.

“Tak hanya itu, sarana front office, sistem informasi pelayanan publik, media konsultasi, media pengaduan dan inovasi pelayanan ikut diperhatikan,” jelas Pan Budi Marwoto. (trh)