SUNGAILIAT - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Pj Bupati Bangka Isnaini S.Tr. S.H.MM, di Ruang Pertemuan Parai Tenggiri, Kantor Bupati Bangka, Senin (10/03/2025).

Turut hadir, Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung Fery Insani, Ketua DPRD Bangka Jumadi SIP, Plh Sekda Bangka Thony Marza, Kepala Bappeda Bangka Pan Budi Marwoto serta para Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Bangka.

Pj Bupati Bangka Isniani mengatakan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bangka tahun 2026 terasa spesial, karena inilah musrenbang yang dilaksanakan dalam berbagai periode transisi, baik transisi perencanaan, transisi penganggaran, transisi kepala daerah, dan bahkan juga transisi perekonomian.

Meskipun demikian, kita harus tetap optimis, harus tetap meyakini, bahkan dalam priode transisi pun kita tetap bisa menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berkualitas, RKPD yang mampu menjadi navigasi bagi pembangunan daerah melalui pilihan-pilihan program yang terukur dan berdampak strategis.

Untuk bisa menjadi navigasi pembangunan kedepan, tema RKPD ” Inovasi dan Hilirisasi sektor ekonomi unggulan secara berkelanjutan”. "Dengan tema ini, kami menginginkan, Kabupaten Bangka kedepan haruslah menjadi kabupaten yang inovatif dengan kemampuan kolaboratif yang tinggi, bersama-sama stakeholder, memperbaiki perekonomian daerah melalui hilirisasi komoditas unggulan berbasis keseimbangan lingkungan. Kami bertekad untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan akuntabel, berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dasar, mengelola sumber daya ekonomi dengan optimal dan memperbaiki pemerataan pembangunan antar wilayah." ujar Isnaini.

Isnaini berharap, semua kebijakan yang kami ambil akan berdampak luas terhadap perbaikan kesejahtraan dan berbagai indikator pembangunan daerah lainnya. Di tengah-tengah dinamisnya kondisi perekonomian terkini, capaian pembangunan tetap menunjukkan hasil menggembirakan.

Isnaini juga mengatakan, berdasarkan release BPS Bangka menyebutkan, tahun 2024, angka kemiskinan menurun menjadi 4,24 persen, indeks pembangunan manusia mencapai 74,66, dan gini ratio membaik di angka 0,211. "Meskipun demikian, kedepan, kita harus terus melakukan upaya-upaya inovatif dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan pembangunan yang kompleks. Tahun 2026, kita masih akan menghadapi persoalan perkonomian dan keuangan daerah yang fluktuatif. Kita masih akan menghadapi ketidakpastian perekonomian dunia yang berdampak hingga daerah. Sebagaiman kita ketahui, sebagian besar pendapatan daerah kita masih berasal dari dana transfer pusat dan sebagian besar perekonomian kita masih sangat tergantung kepada perdagangan internasional komoditas unggulan daerah. Karenanya kita perlu terus melakukan berbagai upaya kreatif dan cekatan guna mendapatkan peluang untuk meningkatkan kualitas pembangunan." ungkapnya.

Menurutnya, satu dari beberapa upaya tersebut adalah dengan terus mendorong dan memperbaiki tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel. "Dengan akuntabilitas yang baik, kita meyakini Pemkab Bangka ke depan akan mampu menjawab semua tantangan pembangunan sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Perbaikan tata kelola akan kami lakukan pada seluruh aspek manajerial, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendaliannya. Dari keseluruhan aspek tata kelola ini, aspek perencanaan merupakan aspek utama dari semua fungsi tata kelola pemerintahan." katanya.

Ditambahkannya, Monitoring Center For Prevention KPK bahkan menempatkan perencanaan sebagai area pertama fokus pencegahan korupsi di pemerintah daerah. oleh karena itu, forum musrenbang yang kita laksanakan hari ini menjadi instrumen penting untuk penguatan RKPD yang berkualitas. RKPD yang berkualitas, diantaranya diindikasikan dari proses penyusunannya yang transparan, penetapannya tepat waktu serta pelaksanaan program dan kegiatannya tanpa benturan kepentingan dan intervensi pihak tertentu.

Masih menurut Isnaini, mengingat krusialnya manajemen tata kelola tersebut, tidak bisa ditawar lagi, pada tahun 2026, birokrasi Pemkab Bangka harus lebih efektif, lebih efisien dan lebih akuntable.

"Birokrasi yang efektif akan memastikan tercapainya target pembangunan. Birokrasi yang efisien akan mengurangi pemborosan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya. Birokrasi yang akuntabel akan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik secara luas. Dengan birokrasi yang akuntable tersebut-lah kami optimis dapat memperbaiki target-target pembangunan tahun 2026 kedepan." tambahnya.(dee)