Pemkab Bangka meraih Penghargaan Top 10 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik atau Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Seluruh Indonesia tahun 2023 dari Ombudsman RI.  Pemkab Bangka memperoleh nilai kepatuhan 97,13, berada pada zona hijau dengan kategori A atau Opini Kualitas Tertinggi. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Bangka Andi Hudirman dari Pimpinan Ombudsman RI pada acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (14/12). Ombudsman RI mengumumkan hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, dan 547 pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.  Hadir pada kesempatan ini, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Dr. Mahfud MD, pimpinan Ombudsman RI, Gubernur, Bupati dan Wali Kota di Indonesia.

Pj Bupati Bangka M. Haris AR. AP. MH menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kami berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik  sebagai  jiwa  penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bangka. Opini Kualitas Tertinggi yang kami raih tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Bangka sudah sangat baik dalam menerapkan empat dimensi pelayanan public, yaitu Pertama, dimensi input mencakup variabel kompetensi dan variabel sarana dan prasarana. Kedua, dimensi proses berkaitan dengan standar pelayanan publik. Ketiga, dimensi output berupa penilaian persepsi maladministrasi. Keempat, dimensi pengaduan berupa pengelolaan pengaduan. 

Pj Bupati Bangka M. Haris AR. AP. MH juga menyampaikan terima kasih atas penghargaan dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI. Arahan dan pendampingan yang diberikan Ombudsman RI menjadi acuan bagi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik, berdampak, dan responsif kepada Masyarakat. Kedepannya penyelenggara pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang berkualitas dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang mampu menjawab kebutuhan Masyarakat .

Kepala Bappeda, Pan Budi Marwoto menyatakan bahwa  kami terus  membangun tata kelola pelayanan  yang lebih baik, dengan aksentuasi pada perbaikan kinerja pelayanan publik. Upaya ini kami lakukan untuk merespon ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang terus meningkat. Kami meresponnya dengan mengevaluasi dan memperbaiki seluruh  indikator pelayanan publik dan menerapkannya dengan ketat diseluruh OPD penyelenggara pelayanan publik.  Perbaikan kami fokuskan pada dimensi input yang mencakup kompetensi dan sarana dan prasarana, dimensi proses berkaitan dengan standar pelayanan publik, dimensi output berupa penilaian persepsi maladministrasi dan dimensi pengaduan berupa pengelolaan pengaduan.  Opini Kualitas Tertinggi yang diberikan ombudsman ini diraih berkat kerjasama yang sangat baik antar seluruh stkeholder pembangunan, terutama dengan masyarakat, dunia usaha,  perguruan tinggi dan media massa.  Kedepan, kolaborasi hexahelix antar 6 antar pilar pembangunan ini akan terus kami tingkatkan guna terus mendorong perbaikan pelayanan publik yang kami berikan.

Kepala Inspektorat, Darius menyatakan bahwa Nilai Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik  Pemkab Bangka terus mengalami peningkatan setiap tahun-nya. Peningkatan ini sekaligus juga menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang kami lakukan. Pada tahun 2023, Nilai Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik  Pemkab Bangka adalah 97,13. Nilai ini jauh melebihi nilai yang diraih oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya di  Bangka Belitung. Capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan publik professional, berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan arahan dari Ombudsman RI.