Pemkab Bangka merupakan salah satu Kabupaten terbaik dalam penanganan stunting, terkait dengan hal itu maka tiga kementerian yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Desa dan PDTT mengunjungi Kabupaten Bangka dalam rangka melakukan Monev On Site kinerja Penganggaran tentang evaluasi atas intervensi Pencegahan Stunting di Kabupaten Bangka. Kunjungan ini dilakukan selama tiga hari tanggal 25 sd 27 September 2019.
Menurut perwakilan dari Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI bahwa “Kunjungan kami ini bertujuan (1) untuk melakukan konfirmasi secara langsung terkait strategi, langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bangka dalam menurunkan prevalensi stunting. Apa saja intervensi yang telah dan yang akan dilakukan, adakah program unggulan dan khusus dari daerah untuk menurunkan stunting, bagaimana pelaksanaan dan efektivitas koordinasi serta konvergensi lintas sektor dalam upaya pencegahan stunting; (2) Memperkaya pengetahuan dalam perencanaan dan penganggaran terkait percepatan penurunan stunting; (3) Memantau, mengevaluasi dan menganalisis kinerja program/kegiatan intervensi pencegahan stunting tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk menjadi masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran di tahun berikutnya; (4) Hal yang perlu mendapat konfirmasi meliputi: Sejauh mana kontribusi, sumbangsih dari para pemangku masing masing kepentingan, sejauh mana awareness dari para pemangku kepentingan, sejauh mana respon masyarakat penerima manfaat, sejauh mana inovasi yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan dalam penanganan Stunting”. Ujar Ahmad Irsan Moeis
Keberhasilan dalam mendukung konvergensi percepatan pemerintah pusat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka menunjukkan proses formulasi perencanaan di bidang kesehatan yang telah dirancang berada pada jalur yang tepat. Perencanaan ini telah disusun secara terintegrasi dengan perencanaan pada tingkat organisasi lainnya yang semuanya diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian pengentasan stunting. Secara kelembagaan, penanganan stunting juga dilakukan oleh beberapa organisasi Perangkat Daerah antara lain dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pangan, dinas pertanian, DP2KBP3A, dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Kecamatan, dan Pemerintahan Desa.
Sebagai informasi bahwa Pemkab. Bangka telah mampu menurunkan angka stuntingnya dari 32,27% tahun 2013 menjadi 18,20% tahun 2018 dan turun lagi menjadi 8,9 pada tahun 2019.
Pada session tanya jawab salah satu pertanyaan dari perwakilan kementerian mengatakan bahwa Apa yang membuat Kabupaten Bangka lebih berhasil dari Pemkab lainnya dalam penanganan stuntingnya, pertanyaan ini langsung ditanggapi oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung“ Hal ini dikarenakan Pemkab Bangka sudah menangani stunting ini jauh sebelum isu stunting itu sendiri muncul, melalui inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Bangka yang sudah mendapatkan penghargaan tingkat nasional bahkan lebih dari itu, selain dukungan elitnya juga peran kepala OPDnya yang luar biasa” Ujar Isnaini.
Namun masih ada beberapa kendala dalam penanganan stunting di Kabupaten Bangka sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka “Kendala dalam penanganan stunting pada masyarakat Bangka diantaranya sikap enggan masyarakat untuk membawa anaknya ke posyandu, pola asuh konvensional dan masih adanya pernikahan dini pada sebagian masyarakat desa” ujar Suyanti.
Pada Hari kedua Tim ini mengunjungi Desa Rukam dan Puskesmas Penagan yang merupakan lokus stunting untuk melihat secara langsung bagaimana penanganan stunting pada daerah itu. Tim berdialog dengan para kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk menanyakan apa yang menjadi kendala mereka dalam menjalankan tugasnya di lapangan.