BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemkab Bangka melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka menggelar Forum Konsultasi Publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2023 di OR Bina Praja Kantor Bupati Bangka, Jumat (18/03/2022).

Kegiatan dibuka Bupati Bangka, Mulkan dihadiri Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Bangka, para anggota DPRD Bangka, Sekda Bangka Andi Hudirman, perwakilan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), para kepala OPD di lingkungan Pemkab Bangka, para stakeholder, seperti akademisi, rumah sakit, Perumda Tirta Bangka, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, media massa dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini selain dilakukan secara langsung tatap muka (luring), juga secara daring atau zoom meeting karena ruangan pertemuan terbatas.

Bupati Bangka, Mulkan mengatakan, sesuai peraturan Mendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan dan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

"Dalam pasal 80 disebutkan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama para kepala OPD dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran dalam penyempurnaannya," kata Mulkan.

Ditambahkannya, pertemuan ini bertujuan menghimpun aspirasi dan garapan masyarakat terhadap tujuan dan sasaran program pembangunan daerah.

"Terutama untuk menjawab permasalahan pembangunan dan isi strategis daerah yang terjadi saat ini," ujar Mulkan.

Diungkapkannya, prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka tahun 2023 adalah bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang berkeadilan, industri, pertanian, UMKM, dan pariwisata.

"Industrialisasi, teknologi informasi, infrastruktur dan penanganan bencana," ujar Mulkan.
Diharapkannya setiap usulan dan masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 sesuai tema dan prioritas pembangunan di Kabupaten Bangka.
Sementara itu Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan RKPD ini merupakan rencana tahun dari misi visi dan program dari kepala daerah, sehingga penyusunan RKPD Kabupaten Bangka tahun 2023 ini diharapkan bisa menjadi penjabaran RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) tahun kelima, yang disusun mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

"RKPD ini memuat antara lain rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat," kata Syahbudin.

Sedangkan anggota DPRD kabupaten Bangka, Marianto melalui zoom meeting menyampaikan persoalan tunggakan BPJS kesehatan yang dialami masyarakat kurang mampu.

"Saya sudah sekitar 500 orang membantu masyarakat mengurusi soal iuran BPJS kesehatan, di mana saat akan dilakukan pengalihan ke Program PBI (Perbantuan Iuran) oleh Pemkab Bangka, ternyata ada tunggakan iuran saat masyarakat masuk program BPJS mandiri dulunya, untuk itu siapa yang akan membantu melunasi tunggakan iuran ini," imbuhnya.

Diharapkannya ke depan Pemkab Bangka perlu menganggarkan atau memberikan solusi untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam membayar iuran BPJS kesehatan ini.