Riau Silip - Adanya Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang ada disetiap Desa/Kelurahan dinilai penting sebagai langkah pemerataan keadilan bagi masyarakat.

Pentingnya penanganan tersebut haruslah selaras dengan operation time yang terjadi dilapangan.

Demikian dikatakan Pj. Sekda Bangka, Thony Marza, A.P., dalam acara pelaksanaan harmonisasi produk hukum daerah dan sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kabupaten Nangka, Jum'at (08/08/25) di Kantor Kades Deniang Kec Riau Silip.

"Posbankum ini dinilai sangat diperlukan bagi Desa dan Kelurahan. Yang penting penanganannya sesuai dengan operation timenya," imbuhnya.

Ditambahkannya, Posbankum juga harus dibarengi dengan upaya preventif. "Pencegahan perlu, namun perlu untuk adanya kesiapan bantuan hukum itu sendiri," tutupnya.

Sementara itu Kakanwil Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan, berharap adanya Posbankum ini dijadikan kebutuhan Kades dan Lurah untuk menyelesaikan sengketa wilayah serta mempermudan akses keaddilan masyarakatnya.

"Harapan kami pendampingan kami dari Kanwil mudah mudahan Posbankum itu akan dijadikan sesuatu kebutuhan Kades atau Lurah yang berperan sebagai penyelesai sengketa di wilayah dan mempermudah akses keadilan diwilayahnya," tutupnya.