Bangka – Kepastian hari dan jam kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akhirnya menjadi fokus serius Pemerintah Kabupaten Bangka. Melalui rapat pimpinan, Pemkab Bangka mengebut penyusunan aturan resmi agar tidak lagi menimbulkan keraguan di lapangan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan Evaluasi Pembangunan Tahun 2025 dan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2026 yang digelar di OR Kantor Bupati Bangka, Senin (05/01/2026).

Wakil Bupati Bangka, Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP, menegaskan bahwa pengaturan hari dan jam kerja PPPK Paruh Waktu harus disusun secara rinci, jelas, dan tidak berlarut-larut. Ia mengaku telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Bagian Hukum untuk mempercepat proses tersebut.

“Hari kerja PPPK Paruh Waktu harus kita sesuaikan secara rinci. Saya sudah meminta kepada BKD dan Bagian Hukum agar hal ini dipercepat,” tegas Syahbudin.

Sementara itu, Bupati Bangka, Fery Insani, S.E., M.M., meminta seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk bekerja maksimal dan menjaga soliditas. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memetakan beberapa hal strategis yang akan segera ditindaklanjuti, termasuk yang berkaitan dengan tata kelola kepegawaian.

“Bekerjalah secara maksimal, seluruh Kepala OPD, Camat, dan Lurah. Sudah ada bebrapa hal kami petakan untuk kemudian ditindaklanjuti,” ujar Fery Insani.

Bupati juga menekankan pentingnya menjaga fokus bersama, terutama dalam upaya meningkatkan dan mengamankan pendapatan daerah sebagai fondasi pembangunan. “Mari kita jaga bersama fokus terhadap pendapatan daerah ini,” tambahnya.

Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bangka, Thony Marza, A.P., menjelaskan bahwa pembahasan teknis mengenai hari dan jam kerja PPPK Paruh Waktu akan dilakukan secara intensif dalam beberapa hari ke depan sebelum dilanjutkan ke tingkat provinsi.

“Untuk hari dan jam kerja PPPK Paruh Waktu, akan kita bahas secara intensif dalam beberapa hari ini, kemudian hasilnya akan kita lanjutkan ke Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” jelas Thony Marza.

Rapat pimpinan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Bangka untuk memastikan kepastian regulasi, serta memperkuat kesiapan pembangunan daerah menuju tahun anggaran 2026.