Primary tabs

Jadi Narasumber Bappenas, Kepala Bappeda Bangka, Paparkan KLHS Pembangunan Berkelanjutan

Body: 

(Sungailiat, 28 September 2020) Dalam konteks penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen wajib sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sejalan dengan hal tersebut RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang telah disusun merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat dalam setiap tahapan pelaksanaannya. Kajian ini di desain untuk mendukung serta sebagai salah satu petunjuk dalam penyusunan dokumen perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah. Penyusunan dokumen perencanaan (RPJMD) Kab. Bangka telah melalui berbagai tahapan-tahap dalam upaya analisis internalisasi kepentingan lingkungan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) mengundang kepala BAPPEDA Kabupaten Bangka, Ir. Pan Budi Marwoto., M.Si sebagai salah satu narasumber dalam diskusi “Evaluasi implementasi KLHS dalam RPJMN dan RPJMD” melalui aplikasi Zoom yang dimoderatori langsung oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembanguanan Daerah, Bapak Andi Setyo Pambudi.

Dalam paparannya kepala BAPPEDA menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bangka telah mentaati berbagai prosedural dalam tahapan-tahapan persiapan penyusunan KLHS sebagai salah satu bahan pertimbangan dari sisi lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen perencanaan. Hal itu untuk memastikan agar adanya analisis yang sistematis, menyeluruh, serta partisipatif dalam prinsip pembangunan berkelanjutan.

Ia menambahkan, peran KLHS menjadi penting dalam mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas maupun lintas sektor. Permasalahan lingkungan, ekonomi, sosial, dan tata kelola diharapkan dapat diminimalisir sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud

Turut hadir dalam kegiatan ini sebagai narasumber yakni Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I, Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Bappeda Provinsi Bali, serta partisipan lain dari baik Direktorat Lingkungan Hidup dan Direktorat Pembangunan Daerah serta peserta dari BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.

Sumber: 
Bappeda
Penulis: 
Bappeda